info Kota Ambon TErbaru Hari ini

Wakil ketua komisi II DPRD kota Ambon Ahmad Ohorella  mengatakan, terkait dengan persoalan rotasi jabatan pada lingkup Pemkot Ambon,  pihak DPRD baik ketua fraksi bersama pimpinan DPRD telah menghadap ke Kemendagri untuk menyampaikan persoalan tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Karena dari hasil rotasi terhadap esalon II III dan IV , oleh pemerintah kota Ambon, ada terdapat  47 ASN yang dinonjobkan  dari jabatan. Oleh karena itu dari hasil pertemuan yang telah dilakukan, badan kepegawaian nasional meminta untuk DPRD segera melengkapi data-data, serta Kementrian Dalam Negeri juga meminta DPRD melakukan konsultasi dengan pimpinan daerah membicarakan hasil dari pertemuan yang telah dilakukan sehingga bisa diketahui alasan dinonjobkannya 47 ASN dari jabatan yang sebelumnya telah diduduki.

WNA asal Myanmar dengan identitas “Aye tin” itu digolongkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga pemulangannya ke negara asal dibiayai oleh IOM. Menurut dia, warga Myanmar ini statusnya sebagai salah satu anak buah kapal nelayan yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2013. Aye tin ini juga penah masuk dalam rombongan 11 WNA asal Philipina yang akan dipulangkan bersamaan pertengahan Oktober 2017, namun yang bersangkutan pada waktu itu menghilang dengan alasan melihat istri, akhirnya tidak jadi ikut dipulangkan waktu bersamaan.

Khusus untuk Kongres HMI dipastikan lebih dari 1.500 peserta akan hadir di Kota Ambon untuk mengikuti agenda nasional yang rencananya dibuka Presiden Joko Widodo. Untuk mematangkan kesiapan Kongres HMI tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi P, Tamsir, Kamis, (11/01) sore, bertemu Walikota Ambon Richards Louhenapessy guna menyampaikan niatan akbar HMI. Usai melakukan pertemuan dengan Walikota Ketum PB HMI Mulyadi Tamsir mengatakan, pelaksanaan kongres HMI di Kota Ambon, akan membahas persoalan intoleransi dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia.

Terkait dengan persoalan ini Walikota Ambon Richards Louhenapessy yang dikonfirmasi menyatakan pergantian birokrasi pejabat eselon II, III dan IV dilingkup Pemkot Ambon, Jumat (29/12) sudah sesuai aturan. Ia mengakui akibat kebijakan pergantian menimbulkan polemik, namun demikian mereka yang diganti masih memiliki kesempatan untuk diangkat dalam jabatan yang lain. Menurutnya dalam wakatu dekat atau dalam bulan ini, juga akan dilakukan pelantikan pejabat eselon II. Pejabat eselon III yang telah memenuhi persyaratan, juga turut diberikan ruang dan kesempatan untuk mengikuti lelang jabatan mengisi eselon II yang belum terisi.

Anggota DPRD Kota Ambon Ely Toisutta, Kamis (11/01) resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR  Kota Ambon. Pelantikan Ely Toisuta menggantikan almarhum Husein Toisutta dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Sisa Masa Jabatan Periode 2014-2019 di gedung Rakyat Belakang Soya Ambon. Pelantikan politisi perempuan Golkar sesuai SK Gubernur Maluku Nomor 275 November 2017 ini, melengkapi kekosongan kursi wakil Ketua DPRD setelah meninggalnya Husein Toisuta karena sakit, di RS dr Latumeten, Rabu 15 Juni tahun 2016 lalu.

Walikota Ambon Richards Louhenapssy menegaskan kesiapan Kota Ambon sebagai penyelenggara event berskala Nasional yang akan terselenggara dalam waktu dekat, antara lain Konfrensi Musik Nasional, HUT Nasional Damkar ke-99 dan Munas HMI. Kegiatan Kofrensi Musik Nasional dilaksanakan di Ambon 7-9 Maret 2018, kegiatan ini dilaksanakan memperingati hari Musik Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret, sekaligus mempercepat Ambon menuju Kota Musik Dunia 2019.

Sosialisasi menghadirkan 100 orang peserta dari berbagi unsur pemerhati anak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis lingkup Ambon ini, merupakan inisiatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon , bertujuan menemukan dan mengkomunikasikan formulasi indikator ramah anak. Walikota Ambon Richards Louhenapessy mengharapkan Kota Ambon menjadi kota ramah anak jauh dari perilaku perundungan, sekaligus menjadi kota percontohan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang saat ini rawan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Menurutnya, Kota Layak Anak adalah kota yang didalamnya memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan antara lain dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat. radiodms.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bertekad mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat di tahun 2018. Pelayanan prima tersebut ingin di implementasikan, mengingat status zona kuning setelah Ombudsman Perwakilan Maluku melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Ambon Tahun 2017. Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustav Latuheru saat membacakan sambutan Walikota Richards Louhenapessy berharap seluruh SKPD untuk lebih memperbaiki  standard pelayanan publik  (SPP) ditahun ini. Menurutnya,  Kota Ambon  sebagai ibu kota  Provinsi Maluku  harus menjadi contoh baik SPP bagi kabupaten kota lain termasuk Provinsi dalam hal pelayanan publik, karena belajar dari beberapa kota di Indonesia yang sebelumnya menyandang predikat zona merah mampu memperbaiki kinerja SPP sehingga meraih predikat zona hijau. radiodms.com

Tety Sriyenti, guru SMP yang menjadi terdakwa pembuat ijazah palsu mengakui blanko ijazah disediakan oleh Napsiah yang merupakan istri Taher. “Kami hanya menempelken foto milik terdakwa Suwardi ke blanko ijazah SD hingga SMA dan mememagang tangannya untuk cap tiga jari,” kata Tety Sriyenti di Ambon, Kamis. Penjelasan Tety disampaikan sebagai saksi mahkota atas terdakwa Suwardi alias Ahmad Irfansah Riyadi dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, Amaye Yambeyabdi didampingi Jimmy Wally dan Leo Sukarno sebagai anggota. radiodms.com

Hakim  Pengadilan Negeri Ambon  mulai mengadili Julian Lawalata dan Handy Herdigyo Supyarso, dua terdakwa penipu seorang calon peserta yang mengikuti seleksi penerimaan calon bintara Polri di Polda Maluku pada tahun 2015. Ketua majelis hakim PN setempat, Jimmy Wally didampingi Leo Sukarno dan Rony Feluxd Wuisan selaku hakim anggota membuka persidangan di Ambon, Senin, dengan agenda mendengarkan pembacaan surat dakwaan JPU Kejati Maluku, Awaludin. Menurut JPU, awalnya saksi Agus Setiawan sedang mengikuti tes  seleksi caba polri  di Polda Maluku pada Mei 2015, tiba-tiba dirinya didekati seseorang yang mengaku bernama Ida. radiodms.com

Menurut Louhenapessy, materi yang di disampaikan dalam seminar tersebut adalah pengalaman pemerintah daerah melakukan recavri pembangunan dan kehidupan sosial antarumat beragama paskah konflik sosial. Tujuan diundangnya Walikota Ambon ke Jepang, karena Pemerintah dan para akademisi di negara itu tertarik dengan model penyelesaian konflik dan peningkatan pembangunan yang terbilang cepat 11 tahun terhitung kota Ambon benar-benar kondusif 2005.

Jhon Lodwyk Rehatta, pertama kali dilantik sebagai Raja oleh  mantan Walikota Ambon M.J Papilaya pada 2006. Walikota Richards Louhenapessy   memberikan, apresiasi yang tinggi kepada warga masyarakat Negeri Soya yang semakin dewasa dan matang dalam berdemokrasi dengan menempatkan calon tunggal. Menurutnya, pelantikan dan porses pengangkatan Raja Negeri Soya ini telah melalui proses mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2008 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan raja serta pemberhentian raja. Louhenapessy,  meminta kepada Rehatta untuk membangun Negeri Soya lebih maju, mengingat Soya merupakan salah satu  negeri adat  terbesar di Pulau Ambon, oleh sebab itu berbagai komponen budaya harus tetap dilestarikan

Persetujuan tersebut terangkum dalam pandangan akhir sembilan fraksi, pada sidang Paripurna ke 4 Dewan Perwakilan Kota Ambon tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2016, yang digelar di Gedung Rakyat Belakang Soya, Selasa (26/7). Kesembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Ambon yaitu fraksi  PDI Perjuangan,  Demokrat, PKPI, fraksi  Kebangsaan Nasional,  PPP, Golkar, Hanura, Nasdem dan Gerindra  dalam pendapat akhir fraksi menerima dan menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Kota Ambon untuk dijadikan Peraturan Daerah Kota Ambon. Keputusan DPRD Kota Ambon dengan Nomor 17/KPTS/DPRD/2017 yang menyetujui dan menerima Ranperda menjadi Perda APBD 2016.

Ketujuh provider telekomunikasi besar tersebut, masing-masing PT XL Axiata, PT Indonesia Satelit atau Indosat, Tower Bersama Group, PT Wideband Media Indonesia, PT Daya Mitra Telekomunikasi, PT Protelindo dan PT Telkomsel. Anggota komisi III DPRD kota Ambon yang juga ketua Fraksi PDIP DPRD kota Ambon, Japri Taihuttu secara tegas mengatakan, pihak DPRD kota Ambon, minggu depan menjadwalkan pertemuan dengan ke tujuh provider telekomunikasi ini di Jakarta. Dikatakan Japri, rencana tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada ketua DPRD kota Ambon dan saat rapat pembahasan anggaran dengan pemerintah kota Ambon hal ini pun telah disampaikan kepada Sekot Ambon. radiodms.com