Postingan

DPRD Kota Ambon Pertanyakan 47 ASN Pemkot Nonjob

Wakil ketua komisi II DPRD kota Ambon Ahmad Ohorella  mengatakan, terkait dengan persoalan rotasi jabatan pada lingkup Pemkot Ambon,  pihak DPRD baik ketua fraksi bersama pimpinan DPRD telah menghadap ke Kemendagri untuk menyampaikan persoalan tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Karena dari hasil rotasi terhadap esalon II III dan IV , oleh pemerintah kota Ambon, ada terdapat  47 ASN yang dinonjobkan  dari jabatan. Oleh karena itu dari hasil pertemuan yang telah dilakukan, badan kepegawaian nasional meminta untuk DPRD segera melengkapi data-data, serta Kementrian Dalam Negeri juga meminta DPRD melakukan konsultasi dengan pimpinan daerah membicarakan hasil dari pertemuan yang telah dilakukan sehingga bisa diketahui alasan dinonjobkannya 47 ASN dari jabatan yang sebelumnya telah diduduki.

Imigrasi Ambon Pulangkan WNA Asal Myanmar

WNA asal Myanmar dengan identitas “Aye tin” itu digolongkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga pemulangannya ke negara asal dibiayai oleh IOM. Menurut dia, warga Myanmar ini statusnya sebagai salah satu anak buah kapal nelayan yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2013. Aye tin ini juga penah masuk dalam rombongan 11 WNA asal Philipina yang akan dipulangkan bersamaan pertengahan Oktober 2017, namun yang bersangkutan pada waktu itu menghilang dengan alasan melihat istri, akhirnya tidak jadi ikut dipulangkan waktu bersamaan.

Pengurus Besar HMI Temui Walikota Ambon.

Khusus untuk Kongres HMI dipastikan lebih dari 1.500 peserta akan hadir di Kota Ambon untuk mengikuti agenda nasional yang rencananya dibuka Presiden Joko Widodo. Untuk mematangkan kesiapan Kongres HMI tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi P, Tamsir, Kamis, (11/01) sore, bertemu Walikota Ambon Richards Louhenapessy guna menyampaikan niatan akbar HMI. Usai melakukan pertemuan dengan Walikota Ketum PB HMI Mulyadi Tamsir mengatakan, pelaksanaan kongres HMI di Kota Ambon, akan membahas persoalan intoleransi dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia.

Pergantian Pejabat Pemkot Ambon Dibawa Ke Mendagri

Terkait dengan persoalan ini Walikota Ambon Richards Louhenapessy yang dikonfirmasi menyatakan pergantian birokrasi pejabat eselon II, III dan IV dilingkup Pemkot Ambon, Jumat (29/12) sudah sesuai aturan. Ia mengakui akibat kebijakan pergantian menimbulkan polemik, namun demikian mereka yang diganti masih memiliki kesempatan untuk diangkat dalam jabatan yang lain. Menurutnya dalam wakatu dekat atau dalam bulan ini, juga akan dilakukan pelantikan pejabat eselon II. Pejabat eselon III yang telah memenuhi persyaratan, juga turut diberikan ruang dan kesempatan untuk mengikuti lelang jabatan mengisi eselon II yang belum terisi.

Ely Toisutta Resmi Wakil Ketua DPRD Kota Ambon

Anggota DPRD Kota Ambon Ely Toisutta, Kamis (11/01) resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR  Kota Ambon. Pelantikan Ely Toisuta menggantikan almarhum Husein Toisutta dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Sisa Masa Jabatan Periode 2014-2019 di gedung Rakyat Belakang Soya Ambon. Pelantikan politisi perempuan Golkar sesuai SK Gubernur Maluku Nomor 275 November 2017 ini, melengkapi kekosongan kursi wakil Ketua DPRD setelah meninggalnya Husein Toisuta karena sakit, di RS dr Latumeten, Rabu 15 Juni tahun 2016 lalu.

Kota Ambon Tuan Rumah Konfrensi Musik Indonesia

Walikota Ambon Richards Louhenapssy menegaskan kesiapan Kota Ambon sebagai penyelenggara event berskala Nasional yang akan terselenggara dalam waktu dekat, antara lain Konfrensi Musik Nasional, HUT Nasional Damkar ke-99 dan Munas HMI. Kegiatan Kofrensi Musik Nasional dilaksanakan di Ambon 7-9 Maret 2018, kegiatan ini dilaksanakan memperingati hari Musik Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret, sekaligus mempercepat Ambon menuju Kota Musik Dunia 2019.

Kota Ambon Percontohan Perlindungan Anak

Sosialisasi menghadirkan 100 orang peserta dari berbagi unsur pemerhati anak termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis lingkup Ambon ini, merupakan inisiatif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon , bertujuan menemukan dan mengkomunikasikan formulasi indikator ramah anak. Walikota Ambon Richards Louhenapessy mengharapkan Kota Ambon menjadi kota ramah anak jauh dari perilaku perundungan, sekaligus menjadi kota percontohan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang saat ini rawan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Menurutnya, Kota Layak Anak adalah kota yang didalamnya memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan antara lain dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat. radiodms.com